APM 2022

Checklist TAPM 2022

Published: Sunday, 07 August 2022 10:56 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 2533

CHECKLIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB TAHUN 2022

NO	AREA	PENILAIAN	DOWNLOAD DOKUMEN
1	KETUA	Manual Mutu : - Struktur TIM PMPN - TUSI - Sasaran Mutu - Kebijakan Mutu - Peta Proses Bisnis	DETAIL
2	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016	DETAIL
3	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016	DETAIL
4	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016	DETAIL
5	KETUA	Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik	DETAIL
6	KETUA	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja	DETAIL
7	KETUA	1. Dokumen SAKIP a. Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Rencana Strategis (RENSTRA) c. Recana Kinerja Tahunan (RKT) d. RENJA - RKAK/L e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi : Target X 100%) 2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan	DETAIL
8	KETUA	Indikator Kinerja Utama (IKU)	DETAIL
9	KETUA	Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)	DETAIL
10	KETUA	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	DETAIL
11	KETUA	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	DETAIL
12	KETUA	Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP	DETAIL
13	KETUA	Penetapan Majelis Hakim dan PP	DETAIL
14	KETUA	Pengawasan Eksekusi	DETAIL
15	KETUA	Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi	DETAIL
16	KETUA	Penerapan Restorative Justice	DETAIL
17	KETUA	Gugatan Sederhana (GS) berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019	DETAIL
18	KETUA	Monitoring Administrasi Biaya Perkara	DETAIL
19	KETUA	Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017	DETAIL
20	KETUA	Layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020	DETAIL
21	KETUA	Tata tertib persidangan	DETAIL
22	KETUA	Persidangan Elektronik	DETAIL
23	KETUA	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	DETAIL
24	KETUA	Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021) a.Berorientasi Pelayanan b. Akuntabel c. Kompeten d.Harmonis e. Loyal f. Adaptif g. Kolaboratif	DETAIL
25	KOORDINATOR AREA	AREA 1 ZI Manajemen Perubahan (Pemenuhan )	DETAIL
26	KETUA	Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)	DETAIL
27	KETUA	Penetapan Role Model (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas	DETAIL
28	KETUA	Penandatanganan Pakta Integritas	DETAIL
29	KOORDINATOR AREA	AREA 1 ZI Manajemen Perubahan ( Reform )	DETAIL
30	KOORDINATOR AREA	AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Pemenuhan )	DETAIL
31	KOORDINATOR AREA	AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Reform )	DETAIL
32	KOORDINATOR AREA	AREA 3 ZI Penataan SDM ( Pemenuhan )	DETAIL
33	KOORDINATOR AREA	AREA 3 ZI Penataan SDM ( Reform )	DETAIL
34	KETUA	AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas (Pemenuhan )	DETAIL
35	KOORDINATOR AREA	AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas (Reform )	DETAIL
36	KOORDINATOR AREA	AREA 5 Penguatan Pengawasan (Pemenuhan)	DETAIL
37	KOORDINATOR AREA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Risiko)	DETAIL
38	KOORDINATOR AREA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)	DETAIL
39	KOORDINATOR AREA	Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)	DETAIL
40	KOORDINATOR AREA	Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK	DETAIL
41	KOORDINATOR AREA	AREA 5 Penguatan Pengawasan (Reform)	DETAIL
42	KETUA	Pelaporan E-LHKPN	DETAIL
43	KETUA	Pelaporan E-LHKASN	DETAIL
44	KETUA	AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Pemenuhan)	DETAIL
45	KOORDINATOR AREA	Pelayanan Prima	DETAIL
46	KETUA	Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.	DETAIL
47	KOORDINATOR AREA	Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014	DETAIL
48	KOORDINATOR AREA	AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Reform)	DETAIL
49	KETUA	Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	DETAIL
50	KETUA	Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI	DETAIL
51	KETUA	Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012	DETAIL
52	WAKIL KETUA	Pengawasan Implementasi Aplikasi SMART dan Aplikasi Monev Bappenas (PP 39 Tahun 2006)	DETAIL
53	WAKIL KETUA	Penanggungjawab pengawasan keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP serta pengunggahan putusan pada Direktori Putusan MA	DETAIL
54	WAKIL KETUA	WKPN sebagai Koordinator Pengawasan	DETAIL
55	WAKIL KETUA	Tugas Wakil Ketua Sebagai MR	DETAIL
56	WAKIL KETUA / MR	Assesmen internal	DETAIL
57	HAKIM	Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara	DETAIL
58	HAKIM	Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang	DETAIL
59	HAKIM	Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara	DETAIL
60	HAKIM	Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Publikasi putusan pada Direktori Putusan dan kewajiban anonimisasi putusan	DETAIL
61	HAKIM	Pengawasan Bidang	DETAIL
62	HAKIM	Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding	DETAIL
63	HAKIM	Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan	DETAIL
64	HAKIM	Court Calender	DETAIL
65	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju	DETAIL
66	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana	DETAIL
67	PANITERA	Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan	DETAIL
68	PANITERA	Panjar Biaya Perkara (Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)	DETAIL
69	PANMUD PIDANA	Pencatatan surat masuk/keluar	DETAIL
70	PANMUD PIDANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DETAIL
71	PANMUD PIDANA	Implementasi SOP	DETAIL
72	PANMUD PIDANA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud pidana sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP	DETAIL
73	PANMUD PIDANA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014	DETAIL
74	PANMUD PIDANA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	DETAIL
75	PANMUD PIDANA	Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	DETAIL
76	PANMUD PIDANA	Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014	DETAIL
77	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Banding	DETAIL
78	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)	DETAIL
79	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas PK (Manual)	DETAIL
80	PANMUD PIDANA	Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)	DETAIL
81	PANMUD PIDANA	Kepatuhan PN dalam pelaksanaan : 1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan 2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan 3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan 4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan	DETAIL
82	PANMUD PERDATA	Pencatatan surat masuk/keluar	DETAIL
83	PANMUD PERDATA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DETAIL
84	PANMUD PERDATA	Implementasi SOP	DETAIL
85	PANMUD PERDATA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud Perdata sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP	DETAIL
86	PANMUD PERDATA	Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	DETAIL
87	PANMUD PERDATA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014	DETAIL
88	PANMUD PERDATA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	DETAIL
89	PANMUD PERDATA	Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas	DETAIL
90	PANMUD PERDATA	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	DETAIL
91	PANMUD PERDATA	Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014	DETAIL
92	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Banding	DETAIL
93	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)	DETAIL
94	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas PK (Manual)	DETAIL
95	PANMUD HUKUM	Pencatatan surat masuk/keluar	DETAIL
96	PANMUD HUKUM	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DETAIL
97	PANMUD HUKUM	Implementasi SOP	DETAIL
98	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP	DETAIL
99	PANMUD HUKUM	Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)	DETAIL
100	PANMUD HUKUM	Prosedur Peminjaman Berkas	DETAIL
101	PANMUD HUKUM	Pelaporan perkara secara elektronik	DETAIL
102	PANMUD HUKUM	Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021	DETAIL
103	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021	DETAIL
104	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan Survey Harian berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021	DETAIL
105	PANMUD HUKUM	Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum	DETAIL
106	PANMUD HUKUM	Posbakum	DETAIL
107	PANITERA PENGGANTI	Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP	DETAIL
108	PANITERA PENGGANTI	Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani	DETAIL
109	PANITERA PENGGANTI	Penundaan sidang pada SIPP oleh PP	DETAIL
110	PANITERA PENGGANTI	Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung	DETAIL
111	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)	DETAIL
112	JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)	DETAIL
113	JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)	DETAIL
114	SEKRETARIS	Persidangan Elektronik	DETAIL
115	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai	DETAIL
116	SEKRETARIS	Implementasi RINGKAS 5R	DETAIL
117	SEKRETARIS	Implementasi RAPI 5R	DETAIL
118	SEKRETARIS	Implementasi RESIK 5R	DETAIL
119	SEKRETARIS	Implementasi RAWAT 5R	DETAIL
120	SEKRETARIS	Implementasi RAJIN 5R	DETAIL
121	SEKRETARIS	Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020	DETAIL
122	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) tiap bulan kepada KPT	DETAIL
123	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA (DIPA 01) dan Badilum (DIPA 03)	DETAIL
124	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL)	DETAIL
125	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Sekretaris MA cq Kepala Biro Perlengkapan	DETAIL
126	SEKRETARIS	Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)	DETAIL
127	SEKRETARIS	Kelengkapan Document pada Document Control	DETAIL
128	SEKRETARIS	Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Petugas penyimpan BMN)	DETAIL
129	SEKRETARIS	Tim Pengelola Website	DETAIL
130	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DETAIL
131	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Implementasi SOP	DETAIL
132	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)	DETAIL
133	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)	DETAIL
134	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan	DETAIL
135	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi	DETAIL
136	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Analisa pengembangan kompetensi	DETAIL
137	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Arsip kepegawaian	DETAIL
138	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan SIKEP	DETAIL
139	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	RKP, RKGB dan usul pensiun	DETAIL
140	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pencatatan surat masuk/keluar	DETAIL
141	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pemberian sanksi dan penghargaan	DETAIL
142	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja	DETAIL
143	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)	DETAIL
144	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014	DETAIL
145	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat	DETAIL
146	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan tenaga honorer	DETAIL
147	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian Kinerja Pegawai (PKP)	DETAIL
148	UMUM DAN KEUANGAN	Pencatatan surat masuk/keluar	DETAIL
149	UMUM DAN KEUANGAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DETAIL
150	UMUM DAN KEUANGAN	Implementasi SOP	DETAIL
151	UMUM DAN KEUANGAN	SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)	DETAIL
152	UMUM DAN KEUANGAN	Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)	DETAIL
153	UMUM DAN KEUANGAN	Pencatatan Aset lainnya	DETAIL
154	UMUM DAN KEUANGAN	Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN	DETAIL
155	UMUM DAN KEUANGAN	Penginputan Aset Tetap	DETAIL
156	UMUM DAN KEUANGAN	Penatausahaan Barang Persediaan	DETAIL
157	UMUM DAN KEUANGAN	Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03	DETAIL
158	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Kendaraan Dinas	DETAIL
159	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Rumah Dinas	DETAIL
160	UMUM DAN KEUANGAN	SK Penunjukan Penghunian Rumah Dinas	DETAIL
161	UMUM DAN KEUANGAN	SK Kendaraan Dinas	DETAIL
162	UMUM DAN KEUANGAN	SK Perangkat IT	DETAIL
163	UMUM DAN KEUANGAN	Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas, perlengkapan persidangan, kalung hakim dll)	DETAIL
164	UMUM DAN KEUANGAN	Perawatan dan Pengelolaan Server	DETAIL
165	UMUM DAN KEUANGAN	Genset	DETAIL
166	UMUM DAN KEUANGAN	Daftar barang ruangan & Labelisasi barang milik negara	DETAIL
167	UMUM DAN KEUANGAN	Layout jalur keluar masuk kendaraan & Pengaturan lahan parkir	DETAIL
168	UMUM DAN KEUANGAN	Jalur masuk gedung pengadilan	DETAIL
169	UMUM DAN KEUANGAN	Jalur evakuasi dan titik kumpul	DETAIL
170	UMUM DAN KEUANGAN	Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait	DETAIL
171	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana alat pemadam api ringan (APAR)	DETAIL
172	UMUM DAN KEUANGAN	CCTV	DETAIL
173	UMUM DAN KEUANGAN	Petugas keamanan	DETAIL
174	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03	DETAIL
175	UMUM DAN KEUANGAN	Tersedia informasi tentang : 1. Visi dan Misi, 2. Papan daftar nama hakim, 3. Papan daftar nama mediator, 4. Alur perkara, 5. Alur pengajuan dan penanganan layanan bantuan hukum, 6. Gugatan sederhana, 7. Informasi panjar biaya perkara,	DETAIL
176	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana pendukung : 1. Ruang Posbakum, 2. Ruang jaksa, 3. Ruang penasihat hukum, 4. Ruang Laktasi, 5. Ruang tunggu pengunjung, 6. Ruang kesehatan, 7. Perpustakaan	DETAIL
177	UMUM DAN KEUANGAN	Kontrak kantin (PNBP Kantin)	DETAIL
178	UMUM DAN KEUANGAN	Perjalanan Dinas	DETAIL
179	UMUM DAN KEUANGAN	Buku-buku keuangan 1. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) 2. Buku bank 3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23)	DETAIL
180	UMUM DAN KEUANGAN	SK manajemen pengelolaan keuangan : 1. SK KPA 2. SK Pejabat Pembuat Komitmen 3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka 4. Bendahara penerima, 5. SK Pembantu Pengelola Keuangan	DETAIL
181	UMUM DAN KEUANGAN	Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan	DETAIL
182	UMUM DAN KEUANGAN	Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)	DETAIL
183	UMUM DAN KEUANGAN	Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan	DETAIL
184	UMUM DAN KEUANGAN	Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan	DETAIL
185	UMUM DAN KEUANGAN	Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)	DETAIL
186	UMUM DAN KEUANGAN	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	DETAIL
187	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pencatatan surat masuk/keluar	DETAIL
188	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DETAIL
189	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Implementasi SOP	DETAIL
190	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Satker sudah mengisi aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan.	DETAIL
191	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Penyusunan RKAKL	DETAIL
192	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.	DETAIL
193	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014	DETAIL
194	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019	DETAIL
195	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)	DETAIL