Selamat Datang Di Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1 B   Click to listen highlighted text! Selamat Datang Di Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1 B Powered By GSpeech
Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS I B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS I B

Jl. Gatot Subroto No.74, Karangsari, Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352, Indonesia

Email : (umum) pn.lmj_umum@yahoo.co.id | (delegasi) relaasdelpnlmj@yahoo.co.id / Telp. (0334) 881898

SIPPJDIHInstagramFacebookWhatsapp


Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadilan Negeri Lumajang

Hasil Penilaian Masyarakat Ini diperoleh dari Hasil survey melalui elektronik (E-SURVEY) pada Ruang PTSP. Periode 1 Survey ini dilakukan pada bulan Januari 2020 s/d Juni 2020.

Hasil Penilaian Masyarakat pada Layanan Pengadilan Negeri Lumajang

STOP GRATIFIKASI

Melaksanakan arahan Yang Mulia Mahkamah Agung RI, berdasarkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi, dan berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan di Bawahnya.

GRATIFIKASI

Laporkan Keluahan Seputar Pengadilan di

SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan

Pendaftaran Perkara Secara Online

Layanan Ecourt

e-Court merupakan layanan bagi Pengguna Terdaftar (Advokat) untuk Pendaftaran Perkara Secara Online (e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment) dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summons).
Layanan Ecourt

Penerapan

Eraterang dan PTSP+

ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/Gawai dan Komputer/PC).

Eraterang dan PTSP+

Cek Perkara

SIPP (Sistem Infomasi Penelurusan Perkara)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah.

SIPP (Sistem Infomasi Penelurusan Perkara)

MOTTO PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB
PRIMA (Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel)

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

JENIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI LUMAJANG

 

1. PELAYANAN PTSP MEJA HUKUM

  1. Permohonan pendaftaran pendirian CV;
  2. Permohonan waarmarking surat-surat;
  3. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
  4. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;
  5. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
  6. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
  7. Permohonan legalisasi surat;
  8. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144;
  9. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
  10. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
  11. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;
  12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum di Pengadilan Negeri Lumajang

 

 

 

SYARAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM:

  1. Asli & Fotokopi Akta Pendirian Disertai Perubahannya;
  2. Asli & Fotokopi NPWP Badan Hukum Tsb;
  3. Asli & Fotokopi Identitas Pengurus Badan Hukum Tsb;

SYARAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK BERPERKARA:

  1. Formulir Permohonan;
  2. Asli & Fotokopi SKCK;
  3. Asli & Fotokopi Identitas Pemohon.

 

 

SYARAT PERMOHONAN IZIN MELAKUKAN PENELITIAN:

  1. Surat Permohonan;
  2. Surat Pengantar Lembaga Terkait;
  3. Proposal Penelitian.

 

Hukum Alur Permohonan Informasi

 

SYARAT MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI:

  1. Melengkapi Formulir Informasi;
  2. Asli & Fotokopi Identitas.

Materi Pengaduan:

 

  1. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dan disiplin pegawai;
  2. Pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang/jabatan;
  3. Perbuatan tercela, mal administrasi & pelayanan publik yang tidak memuaskan;
  4. Pelanggaran hukum acara.

Hak Pelapor:

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
  2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
  4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

 

TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN:

Disampaikan secara Tertulis ke Ketua/Wakil Ketua PN Lumajang atau PT Surabaya atau kunjungi Website: https://siwas.mahkamahagung.go.id

 

B. PELAYANAN PTSP MEJA PIDANA

 

1. PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA DARI PENYIDIK/PENUNTUT UMUM:

 

    Syarat Kelengkapan Berkas :

  1. Surat Pelimpahan Berkas (P.31)
  2. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (T-6)
  3. Surat Perintah Penahanan (T-7)
  4. BA Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10)
  5. Surat Dakwaan (P-29)
  6. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat (P-33)
  7. Tanda Terima Barang Bukti (P-34)
  8. BAP Polisi
  9. Soft Copy Dakwaan

2. PENDAFTARAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

    Syarat Kelengkapan Berkas:

  1. Surat Permohonan
  2. Softcopy Surat Permohonan
  3. Surat Kuasa

3. PERMOHONAN DAN/ATAU PENCABUTAN PERLAWANAN, BANDING, KASASI, PK HINGGA GRASI;

    Syarat Kelengkapan Berkas :

  1. Surat Permohonan
  2. Softcopy Surat Permohonan
  3. Surat Kuasa

 

 

4. PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN, PENYITAAN & PERMUSNAHAN BARANG BUKTI YANG DIBERIKAN OLEH KETUA PENGADILAN

 

    Syarat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyitaan atau  Penggeledahan;

  1. Surat Permohonan
  2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyitaan atau Penggeledahan (SPDP)
  3. Laporan Kepolisian
  4. Surat Perintah Penyitaan atau Pengeledahan
  5. BAP Penyitaan atau penggeledahan
  6. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti

5. PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN YANG DIBERIKAN OLEH KETUA PENGADILAN

  • Syarat Permohonan Perpanjangan Penahanan Dari Penyidik:
  1. Surat Pengantar
  2. Laporan Polisi
  3. Surat Perintah Penyidikan
  4. Surat Perintah Penahanan Oleh Penyidik
  5. Surat Perintah Penahanan Oleh Kejaksaan
  6. Berita Acara Penahanan Oleh Penyidik
  7. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan
  8. Berita Acara Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan
  9. Resume
  • Syarat Permohonan Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan:
  1. Surat Pengantar
  1. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan
  1. Surat Perintah Penahanan Dari Penuntut Umum
  1. Berita Acara Penahanan Dari Penuntut Umum
  1. Resume

 

6. MENERIMA PERMOHONAN PEMBANTARAN, IZIN BEROBAT & IZIN BESUK YANG DIBERIKAN OLEH KETUA PENGADILAN

    Syarat Kelengkapan Berkas:

  1. Surat Permohonan;
  2. Fotokopi KTP Pemohon;
  3. Surat Keterangan Sakit dari Dinas Kesehatan Terkait.

7. HAL-HAL LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PROSES DAN INFORMASI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG

    Syarat pendaftaran surat kuasa:

  1. Surat Kuasa;
  2. Fotokopi kartu identitas;
  3. Fotokopi Berita Acara Sumpah & Kartu Advokat.

 

8. PELAYANAN DIVERSI PIDANA ANAK

  • Syarat Kelengkapan Permohonan Penetapan Diversi Dari Penuntut Umum:
  1. Surat Permohonan
  2. Surat Kesepakatan Diversi Dari Penyidik
  3. Berita Acara Diversi Dari Penyidik
  4. Laporan Hasil Penelitian Dari Lapas
  5. Surat Kesepakatan Diversi Dari Penuntut Umum
  6. Berita Acara Diversi Dari Penuntut Umum
  7. Akta Kelahiran Anak/KK/Ijazah Anak

 

  • Syarat Kelengkapan Permohonan Penetapan Diversi Dari Penyidik
  1. Surat Permohonan
  2. Surat Kesepakatan Diversi
  3. Berita Acara Diversi
  4. Laporan Hasil Penelitian Dari Lapas
  5. Akta Kelahiran Anak/KK/Ijazah Anak
C. PELAYANAN PTSP MEJA PERDATA
  1. MENERIMA PENDAFTARAN GUGATAN BIASA DAN GUGATAN SEDERHANA;
  2. MENERIMA PENDAFTARAN PERKARA PERLAWANAN/BANTAHAN;
  3. MENERIMA PENDAFTARAN VERZET ATAS PUTUSAN VERSTEK;
  4. MENERIMA PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN;
  5. MENERIMA PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN/ATAU PENCABUTAN GUGATAN, BANDING, KASASI, PK DAN EKSEKUSI;
  6. MENERIMA MEMORI/KONTRA MEMORI BANDING, KASASI, DAN PK;
  7. MENERIMA PERMOHONAN SUMPAH ATAS DITEMUKANNYA BUKTI BARU DALAM PERMOHONAN PK;
  8. MENERIMA PERMOHONAN DAN PENGEMBALIAN TURUNAN PUTUSAN & SISA PANJAR BIAYA PERKARA;
  9. MENERIMA PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI, SITA EKSEKUSI, KONSINYASI, & PERMOHONAN PENGAMBILAN UANG HASIL EKSEKUSI DAN KONSINYASI;
  10. MENERIMA PERMOHONAN PERKARA SECARA PRODEO (CUMA-CUMA);
  11. MENERIMA HAL-HAL LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PROSES DAN INFORMASI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG.

 

 

 

 

Syarat Kelengkapan:

 Surat Permohonan/Gugatan beserta softcopy;

  1. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa Hukum);
D. PELAYANAN PTSP UMUM & KEUANGAN 

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.

Umum Alur Surat Masuk

 

 

 

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech