Selasa, 3 Maret 2020, bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Lumajang dilaksanakan Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua H.Maslikan,S.H didampingi Panitera serta dihadiri oleh Hakim Pengawas dan para kasubbag Pengadilan Negeri Lumajang. Agenda rapat adalah Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) Pengadilan Negeri Lumajang.

Langkah awal penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak kendala yaitu berupa penyalahgunaan wewenang, praktik KKN dan lemahnya pengawasan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah ditetapkan 3 target pencapaian sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Adapun pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja diwujudkan dalam upaya Pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas (ZI) sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.